Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Tantangan dalam Mencapai Pertumbuhan 5,61%

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 seharusnya dipahami dengan lebih kritis. Hal ini disebabkan oleh dampak dari stimulus fiskal jangka pendek yang diterapkan serta tantangan struktural yang semakin membesar. Dr. Ariyo DP Irhamna, seorang pengajar di Universitas Paramadina, mengungkapkan bahwa analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami dinamika di balik angka tersebut.

Kritik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menanggapi tulisan Anggito Abimanyu yang mempertanyakan kualitas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I-2026, Ariyo menyatakan bahwa kritik yang datang dari berbagai lembaga seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak dapat dijawab semata-mata dengan pembelaan terhadap metodologi data statistik. Sebaliknya, penting untuk melihat dari sudut pandang kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut.

Ia juga menunjukkan bahwa perbandingan perubahan inventori yang digunakan dalam argumen sebelumnya kurang tepat. Lonjakan inventori yang terpantau, dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun dalam satu kuartal, seharusnya tidak disamakan dengan perubahan tahunan, di mana secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026, atau sekitar 22 persen.

Fakta Mengenai Permintaan Domestik

Menurut Ariyo, peningkatan inventori ini tidak bisa dipastikan sebagai indikasi melemahnya permintaan domestik. Peningkatan ini bisa dipengaruhi oleh faktor persiapan stok menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, harapan akan peningkatan konsumsi, serta impor yang dilakukan sebagai langkah antisipatif.

Kontradiksi dalam Sektor Energi

Lebih lanjut, ia menyoroti kontraksi sebesar 0,99 persen dalam sektor pengadaan listrik dan gas yang tidak berlawanan dengan pertumbuhan industri manufaktur yang tercatat sebesar 5,04 persen. Data penjualan listrik untuk industri menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami ekspansi, dan kontradiksi yang dianggap mencolok lebih merupakan hasil dari kebijakan harga yang diterapkan pada tahun 2025, bukan inkonsistensi pada data yang disediakan oleh BPS.

Ariyo menjelaskan bahwa basis perbandingan pada Triwulan I-2025 dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan sebesar 50 persen, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi rumah tangga secara temporer. Ketika diskon tersebut dicabut pada tahun 2026, konsumsi kembali ke tingkat normal, menciptakan efek statistik yang mempengaruhi pertumbuhan sektor listrik.

Penilaian terhadap Angka Pertumbuhan

Ariyo juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,61 persen di Triwulan I-2026 sebenarnya menunjukkan kelemahan yang lebih mendasar. Ia mencatat bahwa konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan memberikan kontribusi sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa adanya dorongan dari belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada dalam kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.

“Membaca angka 5,61 persen sebagai sinyal momentum penguatan adalah kesalahan; momentum sebenarnya cenderung melambat, hanya basis tahun sebelumnya yang sangat lemah,” tegasnya.

Indikator Ekonomi yang Berbeda

Ariyo juga mencatat adanya perbedaan mencolok antara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) yang menunjukkan level 49,1 pada April 2026, yang berarti memasuki zona kontraksi. “Jika Pak Anggito benar-benar serius mempertanyakan keberlanjutan, argumen ini adalah yang paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan sayangnya, ia melewatkannya,” ujarnya.

Biaya untuk Mempertahankan Pertumbuhan

Dalam analisisnya, Ariyo menekankan bahwa biaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Ia mencatat bahwa keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Di sisi lain, pembayaran bunga utang juga meningkat sebesar 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.

• Defisit APBN meningkat dari surplus menjadi defisit dalam satu tahun.
• Pembayaran bunga utang naik 18,6 persen menjadi Rp144,3 triliun.
• Tekanan fiskal meningkat dengan lonjakan subsidi dan kompensasi energi.
• Nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp17.605 per dolar AS.
• Cadangan devisa mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut.

Dampak Depresiasi Rupiah

Ariyo menjelaskan bahwa depresiasi rupiah turut mengurangi pendapatan masyarakat dalam denominasi dolar AS, yang semakin menjauhkan Indonesia dari target menjadi negara berpendapatan tinggi. “Setiap penurunan 1 persen mengakibatkan penurunan PDB per kapita sekitar USD52, yang setara dengan pertumbuhan riil per kapita yang hilang dalam setahun,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Dalam konteks ini, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menunjukkan lemahnya daya saing ekspor di sektor manufaktur nonkomoditas. “Indonesia terlalu bergantung pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di sektor batubara, pertanian, dan migas,” ujarnya.

Kondisi Sektor Properti

Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat adanya peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) untuk kredit pemilikan properti, yang naik dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Sementara itu, pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen. “Sektor properti dapat dianggap sebagai indikator untuk kelas menengah, dan saat ini, sektor ini sedang mengalami tekanan,” imbuhnya.

Rekomendasi Kebijakan

Sebagai langkah alternatif, Ariyo mendorong pemerintah untuk mempercepat belanja modal yang bersifat produktif dan melakukan reformasi terhadap subsidi energi agar lebih tepat sasaran, terutama melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah. Ia percaya bahwa langkah tersebut akan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi.

“Pertanyaan yang seharusnya mendapat perhatian adalah: Apakah kita lebih memilih pertumbuhan yang berkualitas atau sekadar kuantitas?” tanyanya.

Di akhir analisisnya, Ariyo menegaskan bahwa perdebatan utama tidak seharusnya hanya terfokus pada validitas angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang sebenarnya menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut. “Substansi permasalahan adalah biaya yang harus dibayar oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan pada tingkat ini,” tutupnya.